Mengapa 11 Maret Dikenal sebagai Hari Supersemar?
Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, dikenal sebagai Supersemar, menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Hari ini menandai momen penting dimana sebuah dekrit dikeluarkan, membawa perubahan besar dan kontroversi dalam perjalanan bangsa.
Apa itu Supersemar?
Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Dekrit ini memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengatasi situasi politik yang kacau, yang diwarnai dengan demonstrasi dan pergolakan. Isi dekrit ini menjadi kontroversi, karena memberi kekuasaan yang luas kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru dan membubarkan organisasi-organisasi politik yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban negara. Peristiwa ini menandai awal dari era Orde Baru di Indonesia.
Latar Belakang Dekrit Supersemar
Pada awal tahun 1966, Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi yang serius. Pemerintahan Soekarno, yang dikenal sebagai Orde Lama, menghadapi berbagai tantangan, termasuk:
- Pergolakan politik: PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan organisasi politik lainnya saling berkonflik, menciptakan ketidakstabilan politik.
- Krisis ekonomi: Inflasi meroket, deficit anggaran membengkak, dan cadangan devisa menipis.
- Ketidakpuasan rakyat: Rakyat mulai menuntut perubahan dan menentang pemerintahan Soekarno.
Situasi ini semakin memanas dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang terjadi pada September 1965. Peristiwa ini memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut penggulingan Soekarno dan pembubaran PKI.
Isi Dekrit Supersemar
Dekrit Supersemar memberikan wewenang luas kepada Soeharto untuk:
- Membentuk kabinet baru: Soeharto diberi wewenang untuk membentuk kabinet baru dan menunjuk para menterinya.
- Membubarkan organisasi politik: Soeharto diberi wewenang untuk membubarkan organisasi-organisasi politik yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban negara, termasuk PKI.
- Menjalankan pemerintahan: Soeharto diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan mengambil tindakan untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi yang sedang melanda.
Dampak Dekrit Supersemar
Dekrit Supersemar membawa dampak besar bagi Indonesia:
- Berakhirnya Orde Lama: Dekrit ini menandai berakhirnya era Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
- Penggulingan PKI: Soeharto melakukan pembubaran PKI dan penangkapan para anggota dan simpatisannya.
- Pemulihan ekonomi: Pemerintahan Soeharto berhasil mengatasi krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Pembatasan kebebasan: Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan politik yang represif, membatasi kebebasan pers dan demokrasi.
Kontroversi Supersemar
Dekrit Supersemar menjadi kontroversi karena:
- Keabsahan dekrit: Ada perdebatan mengenai keabsahan dekrit ini, karena Soekarno diduga tidak sepenuhnya sadar saat menandatanganinya.
- Kekuasaan Soeharto: Dekrit ini memberikan wewenang yang sangat luas kepada Soeharto, yang kemudian menguasai Indonesia selama 32 tahun.
- Pelanggaran HAM: Pembersihan PKI oleh Soeharto diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Kesimpulan
Meskipun diwarnai dengan kontroversi, Supersemar menandai era baru dalam sejarah Indonesia, membawa perubahan besar yang masih dirasakan hingga kini. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas politik, namun juga mengingatkan kita tentang bahaya otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.